Translate

Rabu, 04 Desember 2013

Mulai tahun depan, tak ada lagi siswa SD tak naik kelas


Merdeka.com - Mulai tahun depan, tidak ada lagi peserta didik sekolah dasar (SD) yang tinggal kelas atau tidak naik kelas. Hal ini seiring dengan penilaian di rapor SD, yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam bentuk deskriptif tidak lagi angka. 

"Penilaian di SD tidak ada angka, tetapi narasi. Mereka tidak tinggal kelas. Bagi yang belum memahami pelajaran, meskipun naik kelas akan diberikan remedial," kata Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Ramon Mahondas di Jakarta, Minggu (1/12) seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.

Dalam keterangan pers usai pada Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Kurikulum 2013 di Tahun 2014 dan Ujian Nasional 2014, Ramon mengatakan, saat ini telah dilakukan pelatihan untuk guru pendamping yang turun di lapangan. Mereka, kata Ramon, telah dijelaskan baku bentuk rapor, cara menilai dan memberikan angka. 

Menurut Ramon, pelatihan guru yang akan dilaksanakan tahun depan mencakup 150 ribu sekolah, lebih besar dibandingkan tahun ini yang hanya enam ribu sekolah.

Sementara itu, Kepala Unit Implementasi Kurikulum Kemdikbud Tjipto Sumadi menyampaikan, penilaian rapor siswa SD menggunakan bahasa positif karena usia anak masih dalam usia emas atau golden age. Hal ini dilakukan untuk memotivasi anak.

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Dadang Sudiyarto menambahkan, pada tahun depan tidak ada lagi ujian berstandar nasional untuk SD, tetapi diselenggarakan ujian sekolah/madrasah. "Ujian ini mencakup SD, SDLB, dan Paket," paparnya.

Dia menyebutkan, ujian sekolah/madrasah SD/SDLB/MI/Paket A/Ula dilaksanakan pada 19-21 Mei.

Adapun mata pelajaran yang diujikan yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan IPA untuk SD/MI dan bahasa Indonesia, matematika, IPS, dan PKN untuk SDLB. "Sebanyak 25 persen kisi-kisi soal dari pemerintah pusat, dan 75 persen dari satuan pendidikan berkoordinasi dengan kabupaten/kota," ungkap Dadang.

Untuk SMA/MA/SMALB/SMK termasuk Paket C dan Paket C Kejuruan, menurut Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ainun Na'im, Ujian Nasional tahun depan akan dilaksanakan pada 14-16 April. Dan untuk SMP/MTs/SMP/SMPLB/Paket B/Usto pelaksanaan Ujian Nasional pada 5-8 Mei. "Nilai kelulusannya tetap 5,5," kata Ainun.

Wamendikbud Beber Sumber Dana Kurikulum 2014

Jakarta, Pembiayaan kurikulum baru mulai tahun ajaran 2014 akan didanai melalui 3 sumber. Yakni Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pusat, bantuan operasional sekolah, dan dana alokasi khusus (DAK).

Musliar mengatakan, kementerian akan mengeluarkan surat edaran terkait pembiayaan Kurikulum 2013. Ke depan, pelaksanaan pembiayaan Kurikulum 2013 tak hanya dari DIPA pusat seperti saat ini."Pos-pos anggaran itu akan difokuskan untuk penggandaan buku dan pelatihan guru," kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim di Jakarta, Senin (13/11/2013).
"Semester 1 tahun depan bulan Juli digunakan dana BOS, sedangkan dana DAK digunakan untuk semester 2 mulai Januari," jelas dia.
Untuk penggandaan buku, kata Musliar, akan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan sebagian dari DAK. "Kalau BOS kurang akan ditransfer dari pusat dari DIPA untuk tambahan BOS Buku".
Musliar menyebutkan dana BOS SD dan SMP sebanyak Rp 580 ribu dan Rp 710 ribu, jika digunakan membeli buku mencapai Rp 70 ribu. Sedangkan BOS SMA cukup besar yaitu Rp 1 juta.
"Kami transfer lebih kurang Rp 800 miliar untuk beli buku khusus buku SD dan SMP, yang bosnya kecil. Tetapi kalau SMA kan BOS-nya besar," tuturnya.
Sementara, lanjut Musliar, untuk pelatihan guru, sebagian besar akan menggunakan dana dari DIPA pusat. Namun daerah juga diharapkan berpartisipasi.
Dia mencontohkan, di Provinsi Jawa Timur biaya pelatihan guru 50 persen ditanggung pemerintah pusat, 30 persen pemerintah provinsi, dan 20 persen ditanggung pemerintah kabupaten atau kota.
"Banyak daerah-daerah di tahun ini saja melaksanakan sendiri tanpa diminta, tapi dalam edaran ini betul-betul kami minta dan kami arahkan bahwa buku diadakan melalui tiga sumber tadi," ucapnya.
Ia menambahkan, saat ini sebagian kabupaten kota telah menerapkan kurikulum 2013 secara mandiri dari segi biaya pelatihan guru maupun pengadaan buku. "Semuanya hampir 800 sekolah menerapkan mandiri," tukas Musliar. (Ant/Ali)